Pusri Direstrukturisasi, Holding akan Berganti Nama

Dirut PT Pusri, Arifin Tasrif memberikan keterangann pers di Wisma Melati Selasa (22/11).

Palembang:

Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, terhitung 1 Januari 2011
mendatang, manajemen PT Pupuk Sriwidjaja holding akan mengalami
restrukturisasi secara besar-besaran. Pusri baru akan berdiri sendiri
dengan nama PT Pusri Palembang , dan berada di bawah kendali PT
Pusri Holding.

Untuk sementara holding perusahaan pupuk di Indonesia ini masih tetap
bernama PT Pusri Holding dan membawahi segenap perusahaan pupuk yang ada.

Namun nama holding akan berganti dan pemerintah melalui Presiden akan
memberi nama baru. Belum diketahui apakah akan tetap mempertahankan nama besar Pusri atau menjadi nama baru, PT Agro Kimia Indonesia seperti yang selama ini didengungkan, namun yang jelas penyusunan pola restrukturisasi itu sudah tuntas hingga akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) holding Arifin Tasrif Selasa (22/11) mengungkapkan, nama-nama direksi yang akan menduduki pos manajemen PT Pusri Palembang sudah ditentukan dan terhitung
1 Januari 2011 mendatang para direksi ini sudah efektif bekerja.

Sementara Arifin Tasrif dan segenap direksi lainnya yang dilantik pada 4 Agustus 2010 lalu oleh Meneg BUMN akan duduk sebagai direksi PT Pusri holding yang berkantor pusat di Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN no 561, Dirut PT
Pusri Palembang adalah Eko Sunarko, dari Pupuk Kaltim;
Direktur Produksi Johan Safri dari Pusri; Direktur Litbang, Benny
Haryoso dari Pusri; Direktur Komersil, Firman Taufik dari Kujang; Direktur
Umum dan SDM Irwansyah dari Kaltim,

Penugasan para direksi baru PT Pusri Palembang ini, katanya, telah
ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang
berlangsung di Jakarta pada 12 November 2010 lalu.

Menurut Arifin Tasrif yang didampingi Direktur Produksi PT Pusri Indra
Jaya pemisahan antara PT Pusri Palembang dengan pendirian akte perusahaan
baru dan PT Pusri holding tidak akan menghilangkan seluruh asset PT Pusri.

Aset-aset yang ada akan tetap menjadi asset PT Pusri Palembang, dan tidak
ada satupun yang hilang atau diberikan kepada perusahaan lain, atau
menjadi milik PT Pusri holding. “Aset yang ada itu akan dioptimalkan oleh
anak-anak perusahaan yang lain, daripada harus sewa dengan orang lain.
Gudang selama ini mengeluarkan biaya pemeliharaan akan menjadi optimal dimanfaatkan oleh perusahaan pupuk yang lain,” katanya.

Pemisahan ini semata-mata agar kinerja masing-masing perusahaan pupuk
menjadi lebih efektif, mudah melakukan kordinasi, dan efisien.

“Dengan adanya perubahan dari operating holding menjadi holding, maka PT Pusri akan lebih focus dalam pengelolaan sinergi operasional korporasi diantara sesama anak perusahaan terutama dalam bidang produksi, pemasaran dan teknik pengembangan,” kata Dirut Arifin.

Meskipun terjadi resktrukturisasi, kata Arifin, pihak perusahaan tidak
akan melakukan perampingan karyawan apalagi melakukan PHK. Di sisi lain,
holding yang menbawahi perusahan pupuk yang ada personilnya tidak lebih
dari 50 orang dan menempati kantor yang ada dua lantai di kantora PT
Pusri di Kemanggisan Jakarta.

Saham Pemda
Pihak pemerintah daerah sebelumnya sempat mempertanyakan bagaimana mekanisme restrtukrisasi pabrik pupuk yang berlokasi di Sumsel. Pihak DPRD sempat memanggil direksi Pusri untuk minta penjelasan. Namun sampai sekarang, pihak Pusri sendiri belum memberikan keterangan kepada DPRD Sumsel.

Anggota DPRD Sumsel Arudji Kartawinata mempertanyakan keberadaan saham Pemda yang saat pendirian tahun 1959 lalu ikut andil. ”Bagaimana dengan saham milik pemda jika Pusri berubah status,” tanyanya.
Dirut Pusri Arifin Tasrif sendiri belum mengetahui bagaimana status Pemda dalam restrukturisasi Pusri ini. ”Masih perlu ditelusuri dan dilihat kembali. Apakah ketika ada perubahan saham kepemilikan, Pemda masih terlibat. Dan bagaimana kondisi saham tersebut, semuanya ada aturan dan mekanismenya,” ujarnya. (sir)

Rusunawa Dibangun Lagi di Palembang

Palembang:

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di daerah 3-4 Ulu Palembang bakal terealisasi. Ditargetkan, pada 2011 proses pembangunan rusunawa mulai dibangun.

Pemkot Palembang telah menyiapkan lahan seluas 400 x 40 meter untuk membangun rusunawa yang rencananya berlantai tiga tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya H M Fachmi AR Kamis (4/11) menjelaskan, rusunawa tersebut sengaja dibangun di lokasi yang sama dengan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Mengingat, lahan yang tersedia tidak cukup mengakomodasi untuk memperbanyak rumah serupa. Ukuran rusunawa lebih kecil ketimbang rusunawa sebelumnya di kawasan Km 5 Palembang. Rusunawa tersebut kini sudah ditempati.


Dari tiga lantai yang dibangun, nantinya dibagi menjadi 24 unit. “Untuk dananya kita anggarkan dari APBD Kota Palembang 2011,yakni Rp4–5 miliar,”ujar Fahmi.

Rumah Murah

Menurutnya, selain MBR, pegawai negeri sipil (PNS) yang termasuk golongan I juga berhak untuk membeli rumah tersebut. “Tentunya sesuai persyaratan dan ketentuan berkas yang kami tetapkan. Proses penyeleksian tetap dilaksanakan secara ketat,”kata dia.

Untuk pembangunan rumah MBR di kawasan tersebut, lanjut dia,baru 25 unit yang dibangun.
Rumah yang dibangun atas kerja sama pemerintahan Kota Palembang dengan PT Tarum Griyatama di kawasan Sematang Borang masih terus berlanjut. Kendati demikian,dari 100 rumah yang ditargetkan dibangun, baru 25 rumah yang berhasil dibangun lantaran terkendala cuaca dan akses jalan menuju lokasi. Sejauh ini, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 1,7 juta ini masih terus berlanjut.

Dan dari total 100 rumah yang direncanakan, setidaknya sudah ada 25 unit rumah yang rampung dibangun. Menurut Fachmi, terhambatnya pembangunan rumah murah di kawasan karena faktor cuaca dan akses jalan menuju lokasi pembangunan yang saat ini masih tanah, tetapi ditargetkan pertengahan 2011 proses KPR sudah dimulai.

“Apalagi saat ini kami sudah membangun akses jalan menuju lokasi pembangunan rumah murah,” katanya.

Rumah murah yang dibangun di kawasan ujung Palembang dibangun di lahan seluas 5,3 ha dan tipenya terdiri dari tipe 30 dengan luas bangunan 25 x 30 dan luas tanah 90 m2 ditawarkan seharga Rp35 juta.Sementara tipe lainnya, yakni tipe 36 dengan luas bangunan 30 x 30 dan luas tanah 100 m2 ditawarkan Rp45 juta. “Terkait pembayarannya melalui sistem kredit dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dengan angsuran Rp10.000–Rp15.000 per hari.

Pembayaran sendiri bisa dibayar per harian, mingguan dan juga bulanan melalui Bank Sumsel tergantung masing-masing masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Tarum Griyatama Z Lakoni Hans mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 1.000 pendaftar yang ingin membeli rumah murah.


Adapun dari total pendaftar rata-rata adalah pekerja nonformal, sementara PNS hanya 10%.“Untuk siapa saja yang berhak memiliki rumah ini nantinya akan disurvei, dilihat berdasarkan kemampuan bayar. Kita ingin program ini berjalan lancar sesuai rencana dan tepat sasaran,”katanya. (sir)