Pusri Journalistic Award (PJA) II, Apresiasi Pusri untuk Wartawan

Palembang: PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kembali memberikan award kepada para jurnalis berupa kegiatan Pusri Journalistic Award (PJA) II. Kali ini, penghargaan diberikan tidak hanya bagi wartawan tulis, tetapi juga wartawan foto. Kegiatan ini terkait dengan peran dan pengabdian Pusri Palembang di dunia industri pupuk dan swasembada pangan di Indonesia.
Direktur Utama PT Pusri Palembang Drs Eko Sunarko, Ak, MM kepada wartawan Sabtu (5/2) mengatakan secara langsung ataupun tidak langsung keberadaan produk-produk pupuk Pusri dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang pada akhirnya mendukung swasembada dan ketahanan Pangan Nasional. Industri pupuk sangat strategis bagi negara kita yang merupakan negara agraris.
”Bagi petani, jelas sekali produk Pusri memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,” katanya didampingi para direksi Pusri seperti Direktur Produksi Ir M Djohan Safri MM, Direktur Teknik dan Jasa Ir Benny Haryoso MT, Direktur Komersil Drs HilmanTaufik MM, dan Direktur SDM dan Umum Irwansyah SE MM di Rumah Makan Pagi Sore.
Sebelumnya, dalam rangkain peringatan ulang tahun emas ini, Pusri telah memberikan apresiasi kepada para jurnalis dalam kegiatan PJA yang pertama.
Pasca HUT emasnya, Pusri kemudian melakukan restrukturisasi di akhir 2010. Kondisi perpupukan dan perkembangan yang terjadi mengharuskan pabrik pupuk tertua ini melakukan perbaikan. Kini telah disetujui, Pusri menjadi holding dengan nama yang mungkin berubah. Sementang di Palembang berganti nama menjadi Pusri Palembang.
Berbagai persoalan dan kendala menggelayuti perjalanan pabrik pupuk ini. Namun, hingga kini eksistensinya terus dirasakan terutama dalam menunjang ketahanan pangan nasional.
Terkait itu, tahun lalu Pusri menunjukkan eksistensi perusahaan selama mengabdi bagi kepentingan Tanah Air melalui hajatan penghargaan Pusri Journalistic Award (PJA). Kegiatan itu juga merupakan bentuk kepedulian konkret dari bagian corporate social responsibility (CSR). Untuk kesinambungan, even ini perlu dilaksanakan kembali.
Kali ini, PJA II tidak hanya memberikan penghargaan kepada wartawan tulis, tetapi juga kepada wartawan foto. Tulisan dan foto terkait PT Pusri Palembang yang telah dimuat di media akan dinilai oleh tim juri. Lalu, kepada para pemenang diberikan penghargaan dan apresiasi.
Diakui oleh Eko Sunarko, media massa memberikan sumbangsih yang tak sedikit bagi perkembangan perusahaan penghasil pupuk ini dan lomba ini merupakan lomba yang kedua kali dilakukan oleh PT Pusri sejak 51 tahun pabrik pupuk ini berdiri.
Dalam melakukan kegiatan ini, kata Dirut, PT Pusri Palembang memberikan hadiah berupa uang tunai dan plakat kepada masing-masing pemenang dalam lomba penulisan artikel/feature dan foto dengan total hadiah mencapai Rp 50 juta rupiah untuk 8 orang pemenang.

Sementara itu, Ida Syahrul dari Media Lintas Informasi yang menjadi pelaksana teknis acara lomba ini mengatakan pihaknya melakukan penjurian terhadap artikel/feature dan foto yang dikrim oleh Jurnalis di media massa masing-masing terkait dengan PT Pusri dalam Industri pupuk selama kurun waktu Februari 2011 sampai April 2011.

Selain itu, kata Ida, dalam penjuriannya pihak MLI dan Pusri melibatkan jurnalis, organisasi pers, dan Kementrian BUMN serta internal Pusri.

”Untuk juri dari praktisi media, organisasi pers, dan Kementrian BUMN ,”katanya. Ida berharap, lomba ini bisa diikuti oleh seluruh jurnalis yang ada di Indonesia. Terutama media yang ada di Sumsel, tempat berdirinya pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara ini.

Hadiah

Artikel/Features
Juara I : plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp10.000.000.
Juara II: plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp7.500.000.
Juara III: plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp5.000.000.
Juara Harapan I: plakat, piagam, dan hadiah senilai Rp2.500.000.

Foto Jurnalistik
Juara I : plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp10.000.000.
Juara II: plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp7.500.000.
Juara III: plakat, piagam penghargaan, dan hadiah senilai Rp5.000.000.
Juara Harapan I: plakat, piagam, dan hadiah senilai Rp2.500.000.

Semua pemenang diundang menghadiri puncak penganugrahan dengan biaya akomodasi dan transportasi ditanggung panitia.

Contact Person:
Ida Syahrul 081271194300
Muhamad Nasir 081368184211
Azwir Ahmad 081277885200
Mushaful Imam 08877952007
Email: medialintasinformasi@yahoo.com
Website: Pusrijurnalistikaward2.com
Blog: Pusrijournalisticaward2.blogspot.com

Pusri Direstrukturisasi, Holding akan Berganti Nama

Dirut PT Pusri, Arifin Tasrif memberikan keterangann pers di Wisma Melati Selasa (22/11).

Palembang:

Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, terhitung 1 Januari 2011
mendatang, manajemen PT Pupuk Sriwidjaja holding akan mengalami
restrukturisasi secara besar-besaran. Pusri baru akan berdiri sendiri
dengan nama PT Pusri Palembang , dan berada di bawah kendali PT
Pusri Holding.

Untuk sementara holding perusahaan pupuk di Indonesia ini masih tetap
bernama PT Pusri Holding dan membawahi segenap perusahaan pupuk yang ada.

Namun nama holding akan berganti dan pemerintah melalui Presiden akan
memberi nama baru. Belum diketahui apakah akan tetap mempertahankan nama besar Pusri atau menjadi nama baru, PT Agro Kimia Indonesia seperti yang selama ini didengungkan, namun yang jelas penyusunan pola restrukturisasi itu sudah tuntas hingga akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) holding Arifin Tasrif Selasa (22/11) mengungkapkan, nama-nama direksi yang akan menduduki pos manajemen PT Pusri Palembang sudah ditentukan dan terhitung
1 Januari 2011 mendatang para direksi ini sudah efektif bekerja.

Sementara Arifin Tasrif dan segenap direksi lainnya yang dilantik pada 4 Agustus 2010 lalu oleh Meneg BUMN akan duduk sebagai direksi PT Pusri holding yang berkantor pusat di Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN no 561, Dirut PT
Pusri Palembang adalah Eko Sunarko, dari Pupuk Kaltim;
Direktur Produksi Johan Safri dari Pusri; Direktur Litbang, Benny
Haryoso dari Pusri; Direktur Komersil, Firman Taufik dari Kujang; Direktur
Umum dan SDM Irwansyah dari Kaltim,

Penugasan para direksi baru PT Pusri Palembang ini, katanya, telah
ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, yang
berlangsung di Jakarta pada 12 November 2010 lalu.

Menurut Arifin Tasrif yang didampingi Direktur Produksi PT Pusri Indra
Jaya pemisahan antara PT Pusri Palembang dengan pendirian akte perusahaan
baru dan PT Pusri holding tidak akan menghilangkan seluruh asset PT Pusri.

Aset-aset yang ada akan tetap menjadi asset PT Pusri Palembang, dan tidak
ada satupun yang hilang atau diberikan kepada perusahaan lain, atau
menjadi milik PT Pusri holding. “Aset yang ada itu akan dioptimalkan oleh
anak-anak perusahaan yang lain, daripada harus sewa dengan orang lain.
Gudang selama ini mengeluarkan biaya pemeliharaan akan menjadi optimal dimanfaatkan oleh perusahaan pupuk yang lain,” katanya.

Pemisahan ini semata-mata agar kinerja masing-masing perusahaan pupuk
menjadi lebih efektif, mudah melakukan kordinasi, dan efisien.

“Dengan adanya perubahan dari operating holding menjadi holding, maka PT Pusri akan lebih focus dalam pengelolaan sinergi operasional korporasi diantara sesama anak perusahaan terutama dalam bidang produksi, pemasaran dan teknik pengembangan,” kata Dirut Arifin.

Meskipun terjadi resktrukturisasi, kata Arifin, pihak perusahaan tidak
akan melakukan perampingan karyawan apalagi melakukan PHK. Di sisi lain,
holding yang menbawahi perusahan pupuk yang ada personilnya tidak lebih
dari 50 orang dan menempati kantor yang ada dua lantai di kantora PT
Pusri di Kemanggisan Jakarta.

Saham Pemda
Pihak pemerintah daerah sebelumnya sempat mempertanyakan bagaimana mekanisme restrtukrisasi pabrik pupuk yang berlokasi di Sumsel. Pihak DPRD sempat memanggil direksi Pusri untuk minta penjelasan. Namun sampai sekarang, pihak Pusri sendiri belum memberikan keterangan kepada DPRD Sumsel.

Anggota DPRD Sumsel Arudji Kartawinata mempertanyakan keberadaan saham Pemda yang saat pendirian tahun 1959 lalu ikut andil. ”Bagaimana dengan saham milik pemda jika Pusri berubah status,” tanyanya.
Dirut Pusri Arifin Tasrif sendiri belum mengetahui bagaimana status Pemda dalam restrukturisasi Pusri ini. ”Masih perlu ditelusuri dan dilihat kembali. Apakah ketika ada perubahan saham kepemilikan, Pemda masih terlibat. Dan bagaimana kondisi saham tersebut, semuanya ada aturan dan mekanismenya,” ujarnya. (sir)

Rusunawa Dibangun Lagi di Palembang

Palembang:

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di daerah 3-4 Ulu Palembang bakal terealisasi. Ditargetkan, pada 2011 proses pembangunan rusunawa mulai dibangun.

Pemkot Palembang telah menyiapkan lahan seluas 400 x 40 meter untuk membangun rusunawa yang rencananya berlantai tiga tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya H M Fachmi AR Kamis (4/11) menjelaskan, rusunawa tersebut sengaja dibangun di lokasi yang sama dengan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Mengingat, lahan yang tersedia tidak cukup mengakomodasi untuk memperbanyak rumah serupa. Ukuran rusunawa lebih kecil ketimbang rusunawa sebelumnya di kawasan Km 5 Palembang. Rusunawa tersebut kini sudah ditempati.


Dari tiga lantai yang dibangun, nantinya dibagi menjadi 24 unit. “Untuk dananya kita anggarkan dari APBD Kota Palembang 2011,yakni Rp4–5 miliar,”ujar Fahmi.

Rumah Murah

Menurutnya, selain MBR, pegawai negeri sipil (PNS) yang termasuk golongan I juga berhak untuk membeli rumah tersebut. “Tentunya sesuai persyaratan dan ketentuan berkas yang kami tetapkan. Proses penyeleksian tetap dilaksanakan secara ketat,”kata dia.

Untuk pembangunan rumah MBR di kawasan tersebut, lanjut dia,baru 25 unit yang dibangun.
Rumah yang dibangun atas kerja sama pemerintahan Kota Palembang dengan PT Tarum Griyatama di kawasan Sematang Borang masih terus berlanjut. Kendati demikian,dari 100 rumah yang ditargetkan dibangun, baru 25 rumah yang berhasil dibangun lantaran terkendala cuaca dan akses jalan menuju lokasi. Sejauh ini, pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah Rp 1,7 juta ini masih terus berlanjut.

Dan dari total 100 rumah yang direncanakan, setidaknya sudah ada 25 unit rumah yang rampung dibangun. Menurut Fachmi, terhambatnya pembangunan rumah murah di kawasan karena faktor cuaca dan akses jalan menuju lokasi pembangunan yang saat ini masih tanah, tetapi ditargetkan pertengahan 2011 proses KPR sudah dimulai.

“Apalagi saat ini kami sudah membangun akses jalan menuju lokasi pembangunan rumah murah,” katanya.

Rumah murah yang dibangun di kawasan ujung Palembang dibangun di lahan seluas 5,3 ha dan tipenya terdiri dari tipe 30 dengan luas bangunan 25 x 30 dan luas tanah 90 m2 ditawarkan seharga Rp35 juta.Sementara tipe lainnya, yakni tipe 36 dengan luas bangunan 30 x 30 dan luas tanah 100 m2 ditawarkan Rp45 juta. “Terkait pembayarannya melalui sistem kredit dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dengan angsuran Rp10.000–Rp15.000 per hari.

Pembayaran sendiri bisa dibayar per harian, mingguan dan juga bulanan melalui Bank Sumsel tergantung masing-masing masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Tarum Griyatama Z Lakoni Hans mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 1.000 pendaftar yang ingin membeli rumah murah.


Adapun dari total pendaftar rata-rata adalah pekerja nonformal, sementara PNS hanya 10%.“Untuk siapa saja yang berhak memiliki rumah ini nantinya akan disurvei, dilihat berdasarkan kemampuan bayar. Kita ingin program ini berjalan lancar sesuai rencana dan tepat sasaran,”katanya. (sir)

Pusri Ekspor Urea

Meski Harga Rendah, Pusri Buka Tender untuk Ekspor Pupuk

Palembang:
PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) segera membuka tender untuk ekspor pupuk meski harga pupuk di pasaran dunia saat ini terhitung turun, 260-270 dollar AS per ton.
Dirut PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri mengemukakan hal ini kepada wartawan, seusai berbuka puasa bersama masyarakat dan karyawan di Palembang, Rabu (16/9).
Dijelaskannya, saat ini memiliki alokasi stok sekitar 1,5 juta ton pupuk urea. Dari jumlah itu, sebanyak 470.000 ton disiapkan untuk memenuhi pasar ekspor perdana ke kawasan Asia.
“Saat ini PT Pusri sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan penjualan pupuk ke luar negeri. Meski demikian, pemerintah mensyaratkan kegiatan ekspor ini tidak boleh kurang dari volume 500.000 ton,” ujarnya.
Setelah dikalkulasi, sekarang ini Pusri memiliki stok produksi sebesar 1,5 juta ton, sehingga sudah diputuskan juga bahwa sebanyak 470.000 ton akan dijual ke luar negeri.
Untuk realisasinya, pada hari ini, Kamis (17/9), PT Pusri akan membuka tender bagi eksportir yang berminat menggarap pasar tersebut. Target pasar ekspor ini, antara lain, ke Thailand, Vietnam, Malaysia, dan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
Diakui Dadang, harga jual pupuk diputuskan mencapai 260-270 dollar AS per ton. Meski demikian, standardisasi harga ini masih bisa berubah, tergantung bagaimana hasil tender nanti. Dan ini masih menguntungkan.

Meskipun memang sangat rendah disbanding tahun-tahun sebelumya di mana harga pupuk di pasaran dunia pernah mencapai 500 dollar AS per ton.
“Bagaimanapun, ekspor tetap lebih menguntungkan dibanding Pusri diharus open storage yang menambah biaya penyimpanan dan sewa gudang. Karena pupuk yang diproduksi belum terserap petani, sementara produksi tak bias dihentikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Teknik Indra Jaya dan Direktur SDM dan Umum PT Pusri Djafaruddin Lexi mengakui belum optimal atau kurangnya permintaan dan kecilnya penyerapan pupuk urea di tingkat petani di Indonesia saat ini menyebabkan pupuk urea menumpuk dari lini I (pabrik), lini II (provinsi) , hingga lini III (kabupaten). Pupuk ditutupi terpal untuk menghindari kerusakan dan penyusutan.

Kalaupun menyewa gudang, tidak bisa dilakukan optimal, karena masyarakat umumnya enggan menyewakan gudangnya untuk pupuk. “Karena dampak korporasi serta aromanya yang sulit dihilangkan. Padahal, biasanya gudang tersebut juga digunakan untuk menyimpan barang-barang lain. Sehingga tak ada pilihan, melakukan open storage.

PT Pusri selaku holding company perusahaan pertilizer di tanah air mengambil kebijakan menyewa 172 gudang milik swasta hingga menunggu Musim
Tanam Okmar (Oktober-Maret) berlangsung dan izin ekspor yang dikeluarkan
departemen terkait.

Saat ini berdasarkan pantauan di pabrik dan gudang Pusri hingga Lini III pupuk urea bersubsidi menumpuk hingga manajemen melakukan open storage. Di beberapa gudang seperti Gudang Tagor dan Naskah di dua lokasi berbeda pupuk urea sudah memenuhi areal luar gedung.

Menurut Indra penyerapan pupuk di tingkat petani saat ini kecil karena musim kemarau dan belum turunnya hujan.

Saat ini sudah terdapat kelebihan sebanyak 200 ribu ton urea. Padahal normalnya seperti di Palembang stok digudang sebesar 85 ribu ton saja. “Kini sudah mencapai 130 ribu ton,” kata Indra Jaya. (sir)

Larasita Diminati Warga

warga mengurus sertifikat di mobil larasita di kecamatan kemuning, palembang.



Larasita Diminati Masyarakat


Palembang:

Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) di Palembang diminati masyarakat. Tahun pertama pelaksanaan program ini, dari 7 kecamatan yang dilayani tercatat 450 warga yang mengajukan permohonan sertifikat.

Menurut Kepala Seksi Layanan dan Perberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang H Helawani Rabu (12/8) dari 7 kecamatan sudah tercatat 450 warga yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat.

Program ini sendri dimaksukan mempermudah dan mempermurah serta mempersingkat waktu penyelesaian pembuatan sertifikat. Karena selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa membuat sertifikat itu lama, sulit, berbelit-belit dan mahal.

”Karenanya dengan program ini, diharapkan semaki banyak tanah yang bersertifikat,” ujarnya.

Program ini sendiri di Palembang, baru merupakan uji coba. Dengan menggunakan 1 unit mobil layanan. Di mobil layanan inilah, satu tim disiapkan mendatangi warga untuk mempermudah membuat sertifikat.

Saat in, menurutnya, larasita sudah dilaksanakan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, SU (II), Kertapati, Plaju, Sematang Borang, Sako, dan terakhir saat ini sedang berlangsung di Kecamatan Kemuning.

Masyarakat dilayani dengan memberikan pelayanan yang mudah dan proses cepat, tetapi dengan tidak meninggalkan unsur kehati-hatian.

Petugas terlihat meneliti surat-menyurat kepemilikan dengan teliti. ”Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persoalan setelah sertifikat diterbitkan. Sebelumnya, telah disosialisasikan kepada warga melalui camat, lurah, dan ketua RT,” ujarnya.

Petugas, Jumadil, bersama dua rekannya terlihat sibuk dan sedikit kerepotan melayani warga yang ingin mengjukan permohonan sertifikat. Terutama untuk tanah atau lahan yang sedikit tidak jelas riwayatnya. Tetapi kalau sejarah tanahnya jelas, tentu tidak sulit.
(sir)

Carrefour Palembang

*Carrefour Palembang Tak Diperpanjang Sewa

600 Karyawan Terancam PHK, 1.200 Pemasok Hilang Usaha
Palembang:
PT. Carrefour Indonesia yang beroperasi di pusat pebelanjaan di Komplek Palembang Square terancam bubar menyusul pihak manajemen pengelola PT. Bayu Jaya Lestari Sukses (BJLS) akan mengambil alih paksa hypermarket milik investor asal Francis tersebut.
Wirawan D Kadarman, Coorporate Affair Director Palembang, Rabu (12/8) menjelaskan penutupan secara paksa ini dinilai sebagai upaya persaingan bisnis.
Kalau penutupan itu benar-benar dilaksanakan, sekitar 600 karyawan Carrefour yang 100% berasal dari Palembang terancam PHK. Begitu juga 1.200 pengusaha pemasok barang dari Palembang akan kehilangan usahanya.
Sebab sebelumnya, kata dia Carrefour telah terikat kontrak selama 20 tahun (2023), namun karena adanya pengalihan saham perusahaan pengelola beberapa tahun lalu menyebabkan carrefour akan diambil paksa oleh manajemen baru.
Dia menyebutkan beberapa pekan lalu BJLS melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali ke manajemen Carrefour yang intinya agar Carrefuor mengosongkan areal yang disewa di lantai I dan II PS Palembang.
Surat pertama, isinya, ujarnya pada 21 Juli lalu manajemen diminta untuk mengosongkan barang, surat ke II dan III pada 10 Agustus manajemen agar mendjawalkan semua barang harus kosong.
Dia menegaskan, apabila menajemen tidak mengindahkan isi surat tersebut BJLS pada 14 Agustus akan memadamkan listrik.
Dia menjelaskan, hal ini tidak jauh berbeda dengan masalah di Mega Mal Pluit saat Carrefour ditutup.
“Upaya ambil alih paksa atas bisnis Carrefour itu ingin mereka ulangi lagi di Palembang. Groupnya sama dengan Mega Mal Pluit Jakarta dan sistematis,” tegasnya.
Wirawan mengutarakan, permintaan penghentian sewa Carrefour itu tidak beralasan karena pihaknya selalu mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian sewa tersebut sejak Carrefour PS hadir di Palembang pada 2004.
Dia mengakui pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum, karena manajemen carrefour tidak sedikit pun melanggar perjanjian dan selalu mematuhi aturan

Bahkan, terangnya mereka kini berinisiatif menempuh berbagai jalur tak terkecuali mengadukan ke KPPU dan diplomatik lewat Kedutaan Besar (Kedubes) Francis di Indonesia.
Pemantauan, hingga Kamis pagi (13/8) operasional carrefour masih berjalan normal. Namun beberapa karyawan mengaku sedkit was-was dengan situasi yang dihadapi perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa karyawan tampak menggerombol mendiskusikan nasib mereka.
Ketua Asosiasi Ritel Indonesia (Sumsel) Hasanuri menambahkan, setidaknya mengambil jalan terbaik, setidaknya kalaupun dijual harus diprioritaskan ke manajemen Carrefour.
Pihaknya juga sambungnya akan membantu dalam sisi advokasi, sebab hal ini menyangkut ketenagakerjaan yang berasal dari Palembang serta pemasok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumsel, Eppy Mirza menyayangkan sikap pengelola yang mencoba mengambil alih paksa bisnis Carrefour.
Wali Kota Eddy Santana menegaskan, jika sampai Carrefour benar-benar tutup,maka akan membawa pengaruh pada iklim investasi di Palembang.
“Nanti kami akan memanggil manajemen PS, tetapi sebelumnya kami akan menurunkan tim dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang untuk me-mantau kondisi di Carrefour,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Aidin, yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perselisihan Hubungan Industrial, Herman Yunani menjelaskan, sesuai instruksi wali kota,hari ini pihaknya akan membentuk tim untuk memantau kondisi Carrefour.

Dia menjelaskan kalaupun nantinya ada pihak yang akan mengambil alih Carrefour dari PS, sebaiknya hak pekerja dapat diselesaikan sesuai dalam aturan hukum yang berlaku atau mengacu pada UU No 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan.

Dia mengaku kasus seperti ini jarang terjadi, karena saat ini Carrefour sendiri tidak berada dalam kondisi bangkrut, melainkan tetap sehat.Apalagi berdasarkan perjanjian antara pihak Carrefour dengan PS sebagai pengelola pertama atau PT Bayu Jaya Lestari,hingga 20 tahun ke depan. (sir)

Bandara, Image Daerah

Bandara, Menentukan Image Daerah

Palembang:

Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Budaya dan Pariwisata (Dirjen Depbudpar) Sapta munandar menuturkan, bandara merupakan salah satu image suatu daerah.

Kalau kondisi bandara itu sangat nyaman, pasti semua orang yang mendarat di sana, pasti akan kembali lagi ke daerah tersebut.

“Semua orang yang datang pasti membicarakan kenyamanan,keamanan ketika berada di bandara. Tetapi yang lebih penting, semua pelayanan di bandara tersebut harus serba cepat,dalam arti akurasinya harus berjalan,” jelasnya saat menjadi pembicara pada seminar sehari ”Kualitas Layanan di Bandara”di Hotel Horizon,Palembang, Selasa, 11/8).

Dia mencontohkan, bandara di Malaysia,Singapura,Beijing termasuk dalam kategori bandara yang cepat dan akurat ketika memberikan pelayanan pada pengguna jasanya.

“Sekarang yang mendesak harus ditingkatkan, selebihnya kita juga perlu mendidik masyarakat soal kenyamanan,kebersihan, servis dan lainnya, termasuk pengadaan sarana internet dan info tentang seluruh hotel di daerah tersebut,” ujarnya dalam seminar yang dimoderatori Syarifudin, Wapimred Sinar Harapan.

Sumatera Selatan (Sumsel), menurut Sapta, termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang besar untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman). Bahkan, untuk wisata sejarah, potensi Sungai Musi yang dinilai paling maju tetap saja harus ditingkatkan, termasuk aneka ragam adat istiadat dan kuliner.

General Manajer Angkasa Pura II SMBII Palembang Yon Sugiono menambahkan, saat ini yang perlu mereka lakukan adalah mematuhi segala aturan yang mengacu pada aturan baku penerbangan internasional.

Sebab, pihak Dirjen Perhub Udara sendiri akan mengaudit pelayanan bandara pada setiap tahunnya, termasuk apakah SMB II sudah melakukanapayangmenjadiaturan yang telah ditetapkan atau belum. “Aturan komprehensif yang diberlakukan Dirjen untuk bandara itulah yang kami terapkan saat ini.

Ya kalau soal pelayanan penerbangan, semua bisa lihat bagaimana keselamatan penerbangan di SMB II yang terus meningkat,” promosinya.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Harry Bakti Singayuda Gumay menilai pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang memang sudah bagus, kendati masih ada sejumlah aspek yang masih harus ditingkatkan.
Menurut dia, masih banyak hal yang harus dimaksimalkan agar pelayanan bandara di mata bisnis pariwisata bisa lebih dikenal wisatawan. Sebab, untuk menyiapkan bandara sebagai gerbang utama wisatawan, perlu dukungan fasilitas antara kewajiban pengelola dan kebutuhan pengguna jasa.

“Biasanya orang yang komplain ketika berada di bandara hanya karena mereka kurang merasakan kenyamanan. Fasilitas bandara sendiri memang masih banyak kekurangan,” jelasnya

Selain mengoptimalkan pelayanan, peran operator juga sebaiknya berjalan sesuai aturan yang berlaku, seperti pada Undang-undang (UU) No 29,membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan menyosialisasikan UU Penerbangan yang baru, khususnya pada masyarakat umum. “Moto kami 3S 1C (safety, security, service, and complete), dan itu sudah berjalan di 26 bandara di Indonesia.

Untuk bandara SMB II sudah bagus, tapi ada yang perlu ditingkatkan,” sambungnya.

Dia mengakui,sejauh ini pihaknya belum mengklasifikasikan tiap-tiap bandara berdasarkan fasilitasnya. Namun, pada umumnya bandara harus meningkatkan pelayanan, minimum mengacu pada pelayanan standar. (sir)