Meski Harga Rendah, Pusri Buka Tender untuk Ekspor Pupuk
Palembang:
PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) segera membuka tender untuk ekspor pupuk meski harga pupuk di pasaran dunia saat ini terhitung turun, 260-270 dollar AS per ton.
Dirut PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Dadang Heru Kodri mengemukakan hal ini kepada wartawan, seusai berbuka puasa bersama masyarakat dan karyawan di Palembang, Rabu (16/9).
Dijelaskannya, saat ini memiliki alokasi stok sekitar 1,5 juta ton pupuk urea. Dari jumlah itu, sebanyak 470.000 ton disiapkan untuk memenuhi pasar ekspor perdana ke kawasan Asia.
“Saat ini PT Pusri sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan penjualan pupuk ke luar negeri. Meski demikian, pemerintah mensyaratkan kegiatan ekspor ini tidak boleh kurang dari volume 500.000 ton,” ujarnya.
Setelah dikalkulasi, sekarang ini Pusri memiliki stok produksi sebesar 1,5 juta ton, sehingga sudah diputuskan juga bahwa sebanyak 470.000 ton akan dijual ke luar negeri.
Untuk realisasinya, pada hari ini, Kamis (17/9), PT Pusri akan membuka tender bagi eksportir yang berminat menggarap pasar tersebut. Target pasar ekspor ini, antara lain, ke Thailand, Vietnam, Malaysia, dan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
Diakui Dadang, harga jual pupuk diputuskan mencapai 260-270 dollar AS per ton. Meski demikian, standardisasi harga ini masih bisa berubah, tergantung bagaimana hasil tender nanti. Dan ini masih menguntungkan.
Meskipun memang sangat rendah disbanding tahun-tahun sebelumya di mana harga pupuk di pasaran dunia pernah mencapai 500 dollar AS per ton.
“Bagaimanapun, ekspor tetap lebih menguntungkan dibanding Pusri diharus open storage yang menambah biaya penyimpanan dan sewa gudang. Karena pupuk yang diproduksi belum terserap petani, sementara produksi tak bias dihentikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Teknik Indra Jaya dan Direktur SDM dan Umum PT Pusri Djafaruddin Lexi mengakui belum optimal atau kurangnya permintaan dan kecilnya penyerapan pupuk urea di tingkat petani di Indonesia saat ini menyebabkan pupuk urea menumpuk dari lini I (pabrik), lini II (provinsi) , hingga lini III (kabupaten). Pupuk ditutupi terpal untuk menghindari kerusakan dan penyusutan.
Kalaupun menyewa gudang, tidak bisa dilakukan optimal, karena masyarakat umumnya enggan menyewakan gudangnya untuk pupuk. “Karena dampak korporasi serta aromanya yang sulit dihilangkan. Padahal, biasanya gudang tersebut juga digunakan untuk menyimpan barang-barang lain. Sehingga tak ada pilihan, melakukan open storage.
PT Pusri selaku holding company perusahaan pertilizer di tanah air mengambil kebijakan menyewa 172 gudang milik swasta hingga menunggu Musim
Tanam Okmar (Oktober-Maret) berlangsung dan izin ekspor yang dikeluarkan
departemen terkait.
Saat ini berdasarkan pantauan di pabrik dan gudang Pusri hingga Lini III pupuk urea bersubsidi menumpuk hingga manajemen melakukan open storage. Di beberapa gudang seperti Gudang Tagor dan Naskah di dua lokasi berbeda pupuk urea sudah memenuhi areal luar gedung.
Menurut Indra penyerapan pupuk di tingkat petani saat ini kecil karena musim kemarau dan belum turunnya hujan.
Saat ini sudah terdapat kelebihan sebanyak 200 ribu ton urea. Padahal normalnya seperti di Palembang stok digudang sebesar 85 ribu ton saja. “Kini sudah mencapai 130 ribu ton,” kata Indra Jaya. (sir)
Rabu, 16 September 2009
Rabu, 12 Agustus 2009
Larasita Diminati Warga
.jpg)
warga mengurus sertifikat di mobil larasita di kecamatan kemuning, palembang.
Larasita Diminati Masyarakat
Palembang:
Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) di Palembang diminati masyarakat. Tahun pertama pelaksanaan program ini, dari 7 kecamatan yang dilayani tercatat 450 warga yang mengajukan permohonan sertifikat.
Menurut Kepala Seksi Layanan dan Perberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang H Helawani Rabu (12/8) dari 7 kecamatan sudah tercatat 450 warga yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat.
Program ini sendri dimaksukan mempermudah dan mempermurah serta mempersingkat waktu penyelesaian pembuatan sertifikat. Karena selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa membuat sertifikat itu lama, sulit, berbelit-belit dan mahal.
”Karenanya dengan program ini, diharapkan semaki banyak tanah yang bersertifikat,” ujarnya.
Program ini sendiri di Palembang, baru merupakan uji coba. Dengan menggunakan 1 unit mobil layanan. Di mobil layanan inilah, satu tim disiapkan mendatangi warga untuk mempermudah membuat sertifikat.
Saat in, menurutnya, larasita sudah dilaksanakan di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, SU (II), Kertapati, Plaju, Sematang Borang, Sako, dan terakhir saat ini sedang berlangsung di Kecamatan Kemuning.
Masyarakat dilayani dengan memberikan pelayanan yang mudah dan proses cepat, tetapi dengan tidak meninggalkan unsur kehati-hatian.
Petugas terlihat meneliti surat-menyurat kepemilikan dengan teliti. ”Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persoalan setelah sertifikat diterbitkan. Sebelumnya, telah disosialisasikan kepada warga melalui camat, lurah, dan ketua RT,” ujarnya.
Petugas, Jumadil, bersama dua rekannya terlihat sibuk dan sedikit kerepotan melayani warga yang ingin mengjukan permohonan sertifikat. Terutama untuk tanah atau lahan yang sedikit tidak jelas riwayatnya. Tetapi kalau sejarah tanahnya jelas, tentu tidak sulit.
(sir)
Carrefour Palembang
*Carrefour Palembang Tak Diperpanjang Sewa
600 Karyawan Terancam PHK, 1.200 Pemasok Hilang Usaha
Palembang:
PT. Carrefour Indonesia yang beroperasi di pusat pebelanjaan di Komplek Palembang Square terancam bubar menyusul pihak manajemen pengelola PT. Bayu Jaya Lestari Sukses (BJLS) akan mengambil alih paksa hypermarket milik investor asal Francis tersebut.
Wirawan D Kadarman, Coorporate Affair Director Palembang, Rabu (12/8) menjelaskan penutupan secara paksa ini dinilai sebagai upaya persaingan bisnis.
Kalau penutupan itu benar-benar dilaksanakan, sekitar 600 karyawan Carrefour yang 100% berasal dari Palembang terancam PHK. Begitu juga 1.200 pengusaha pemasok barang dari Palembang akan kehilangan usahanya.
Sebab sebelumnya, kata dia Carrefour telah terikat kontrak selama 20 tahun (2023), namun karena adanya pengalihan saham perusahaan pengelola beberapa tahun lalu menyebabkan carrefour akan diambil paksa oleh manajemen baru.
Dia menyebutkan beberapa pekan lalu BJLS melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali ke manajemen Carrefour yang intinya agar Carrefuor mengosongkan areal yang disewa di lantai I dan II PS Palembang.
Surat pertama, isinya, ujarnya pada 21 Juli lalu manajemen diminta untuk mengosongkan barang, surat ke II dan III pada 10 Agustus manajemen agar mendjawalkan semua barang harus kosong.
Dia menegaskan, apabila menajemen tidak mengindahkan isi surat tersebut BJLS pada 14 Agustus akan memadamkan listrik.
Dia menjelaskan, hal ini tidak jauh berbeda dengan masalah di Mega Mal Pluit saat Carrefour ditutup.
“Upaya ambil alih paksa atas bisnis Carrefour itu ingin mereka ulangi lagi di Palembang. Groupnya sama dengan Mega Mal Pluit Jakarta dan sistematis,” tegasnya.
Wirawan mengutarakan, permintaan penghentian sewa Carrefour itu tidak beralasan karena pihaknya selalu mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian sewa tersebut sejak Carrefour PS hadir di Palembang pada 2004.
Dia mengakui pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum, karena manajemen carrefour tidak sedikit pun melanggar perjanjian dan selalu mematuhi aturan
Bahkan, terangnya mereka kini berinisiatif menempuh berbagai jalur tak terkecuali mengadukan ke KPPU dan diplomatik lewat Kedutaan Besar (Kedubes) Francis di Indonesia.
Pemantauan, hingga Kamis pagi (13/8) operasional carrefour masih berjalan normal. Namun beberapa karyawan mengaku sedkit was-was dengan situasi yang dihadapi perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa karyawan tampak menggerombol mendiskusikan nasib mereka.
Ketua Asosiasi Ritel Indonesia (Sumsel) Hasanuri menambahkan, setidaknya mengambil jalan terbaik, setidaknya kalaupun dijual harus diprioritaskan ke manajemen Carrefour.
Pihaknya juga sambungnya akan membantu dalam sisi advokasi, sebab hal ini menyangkut ketenagakerjaan yang berasal dari Palembang serta pemasok.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumsel, Eppy Mirza menyayangkan sikap pengelola yang mencoba mengambil alih paksa bisnis Carrefour.
Wali Kota Eddy Santana menegaskan, jika sampai Carrefour benar-benar tutup,maka akan membawa pengaruh pada iklim investasi di Palembang.
“Nanti kami akan memanggil manajemen PS, tetapi sebelumnya kami akan menurunkan tim dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang untuk me-mantau kondisi di Carrefour,” jelasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Aidin, yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perselisihan Hubungan Industrial, Herman Yunani menjelaskan, sesuai instruksi wali kota,hari ini pihaknya akan membentuk tim untuk memantau kondisi Carrefour.
Dia menjelaskan kalaupun nantinya ada pihak yang akan mengambil alih Carrefour dari PS, sebaiknya hak pekerja dapat diselesaikan sesuai dalam aturan hukum yang berlaku atau mengacu pada UU No 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan.
Dia mengaku kasus seperti ini jarang terjadi, karena saat ini Carrefour sendiri tidak berada dalam kondisi bangkrut, melainkan tetap sehat.Apalagi berdasarkan perjanjian antara pihak Carrefour dengan PS sebagai pengelola pertama atau PT Bayu Jaya Lestari,hingga 20 tahun ke depan. (sir)
600 Karyawan Terancam PHK, 1.200 Pemasok Hilang Usaha
Palembang:
PT. Carrefour Indonesia yang beroperasi di pusat pebelanjaan di Komplek Palembang Square terancam bubar menyusul pihak manajemen pengelola PT. Bayu Jaya Lestari Sukses (BJLS) akan mengambil alih paksa hypermarket milik investor asal Francis tersebut.
Wirawan D Kadarman, Coorporate Affair Director Palembang, Rabu (12/8) menjelaskan penutupan secara paksa ini dinilai sebagai upaya persaingan bisnis.
Kalau penutupan itu benar-benar dilaksanakan, sekitar 600 karyawan Carrefour yang 100% berasal dari Palembang terancam PHK. Begitu juga 1.200 pengusaha pemasok barang dari Palembang akan kehilangan usahanya.
Sebab sebelumnya, kata dia Carrefour telah terikat kontrak selama 20 tahun (2023), namun karena adanya pengalihan saham perusahaan pengelola beberapa tahun lalu menyebabkan carrefour akan diambil paksa oleh manajemen baru.
Dia menyebutkan beberapa pekan lalu BJLS melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali ke manajemen Carrefour yang intinya agar Carrefuor mengosongkan areal yang disewa di lantai I dan II PS Palembang.
Surat pertama, isinya, ujarnya pada 21 Juli lalu manajemen diminta untuk mengosongkan barang, surat ke II dan III pada 10 Agustus manajemen agar mendjawalkan semua barang harus kosong.
Dia menegaskan, apabila menajemen tidak mengindahkan isi surat tersebut BJLS pada 14 Agustus akan memadamkan listrik.
Dia menjelaskan, hal ini tidak jauh berbeda dengan masalah di Mega Mal Pluit saat Carrefour ditutup.
“Upaya ambil alih paksa atas bisnis Carrefour itu ingin mereka ulangi lagi di Palembang. Groupnya sama dengan Mega Mal Pluit Jakarta dan sistematis,” tegasnya.
Wirawan mengutarakan, permintaan penghentian sewa Carrefour itu tidak beralasan karena pihaknya selalu mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian sewa tersebut sejak Carrefour PS hadir di Palembang pada 2004.
Dia mengakui pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menempuh jalur hukum, karena manajemen carrefour tidak sedikit pun melanggar perjanjian dan selalu mematuhi aturan
Bahkan, terangnya mereka kini berinisiatif menempuh berbagai jalur tak terkecuali mengadukan ke KPPU dan diplomatik lewat Kedutaan Besar (Kedubes) Francis di Indonesia.
Pemantauan, hingga Kamis pagi (13/8) operasional carrefour masih berjalan normal. Namun beberapa karyawan mengaku sedkit was-was dengan situasi yang dihadapi perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa karyawan tampak menggerombol mendiskusikan nasib mereka.
Ketua Asosiasi Ritel Indonesia (Sumsel) Hasanuri menambahkan, setidaknya mengambil jalan terbaik, setidaknya kalaupun dijual harus diprioritaskan ke manajemen Carrefour.
Pihaknya juga sambungnya akan membantu dalam sisi advokasi, sebab hal ini menyangkut ketenagakerjaan yang berasal dari Palembang serta pemasok.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumsel, Eppy Mirza menyayangkan sikap pengelola yang mencoba mengambil alih paksa bisnis Carrefour.
Wali Kota Eddy Santana menegaskan, jika sampai Carrefour benar-benar tutup,maka akan membawa pengaruh pada iklim investasi di Palembang.
“Nanti kami akan memanggil manajemen PS, tetapi sebelumnya kami akan menurunkan tim dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang untuk me-mantau kondisi di Carrefour,” jelasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Aidin, yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perselisihan Hubungan Industrial, Herman Yunani menjelaskan, sesuai instruksi wali kota,hari ini pihaknya akan membentuk tim untuk memantau kondisi Carrefour.
Dia menjelaskan kalaupun nantinya ada pihak yang akan mengambil alih Carrefour dari PS, sebaiknya hak pekerja dapat diselesaikan sesuai dalam aturan hukum yang berlaku atau mengacu pada UU No 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan.
Dia mengaku kasus seperti ini jarang terjadi, karena saat ini Carrefour sendiri tidak berada dalam kondisi bangkrut, melainkan tetap sehat.Apalagi berdasarkan perjanjian antara pihak Carrefour dengan PS sebagai pengelola pertama atau PT Bayu Jaya Lestari,hingga 20 tahun ke depan. (sir)
Bandara, Image Daerah
Bandara, Menentukan Image Daerah
Palembang:
Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Budaya dan Pariwisata (Dirjen Depbudpar) Sapta munandar menuturkan, bandara merupakan salah satu image suatu daerah.
Kalau kondisi bandara itu sangat nyaman, pasti semua orang yang mendarat di sana, pasti akan kembali lagi ke daerah tersebut.
“Semua orang yang datang pasti membicarakan kenyamanan,keamanan ketika berada di bandara. Tetapi yang lebih penting, semua pelayanan di bandara tersebut harus serba cepat,dalam arti akurasinya harus berjalan,” jelasnya saat menjadi pembicara pada seminar sehari ”Kualitas Layanan di Bandara”di Hotel Horizon,Palembang, Selasa, 11/8).
Dia mencontohkan, bandara di Malaysia,Singapura,Beijing termasuk dalam kategori bandara yang cepat dan akurat ketika memberikan pelayanan pada pengguna jasanya.
“Sekarang yang mendesak harus ditingkatkan, selebihnya kita juga perlu mendidik masyarakat soal kenyamanan,kebersihan, servis dan lainnya, termasuk pengadaan sarana internet dan info tentang seluruh hotel di daerah tersebut,” ujarnya dalam seminar yang dimoderatori Syarifudin, Wapimred Sinar Harapan.
Sumatera Selatan (Sumsel), menurut Sapta, termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang besar untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman). Bahkan, untuk wisata sejarah, potensi Sungai Musi yang dinilai paling maju tetap saja harus ditingkatkan, termasuk aneka ragam adat istiadat dan kuliner.
General Manajer Angkasa Pura II SMBII Palembang Yon Sugiono menambahkan, saat ini yang perlu mereka lakukan adalah mematuhi segala aturan yang mengacu pada aturan baku penerbangan internasional.
Sebab, pihak Dirjen Perhub Udara sendiri akan mengaudit pelayanan bandara pada setiap tahunnya, termasuk apakah SMB II sudah melakukanapayangmenjadiaturan yang telah ditetapkan atau belum. “Aturan komprehensif yang diberlakukan Dirjen untuk bandara itulah yang kami terapkan saat ini.
Ya kalau soal pelayanan penerbangan, semua bisa lihat bagaimana keselamatan penerbangan di SMB II yang terus meningkat,” promosinya.
Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Harry Bakti Singayuda Gumay menilai pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang memang sudah bagus, kendati masih ada sejumlah aspek yang masih harus ditingkatkan.
Menurut dia, masih banyak hal yang harus dimaksimalkan agar pelayanan bandara di mata bisnis pariwisata bisa lebih dikenal wisatawan. Sebab, untuk menyiapkan bandara sebagai gerbang utama wisatawan, perlu dukungan fasilitas antara kewajiban pengelola dan kebutuhan pengguna jasa.
“Biasanya orang yang komplain ketika berada di bandara hanya karena mereka kurang merasakan kenyamanan. Fasilitas bandara sendiri memang masih banyak kekurangan,” jelasnya
Selain mengoptimalkan pelayanan, peran operator juga sebaiknya berjalan sesuai aturan yang berlaku, seperti pada Undang-undang (UU) No 29,membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan menyosialisasikan UU Penerbangan yang baru, khususnya pada masyarakat umum. “Moto kami 3S 1C (safety, security, service, and complete), dan itu sudah berjalan di 26 bandara di Indonesia.
Untuk bandara SMB II sudah bagus, tapi ada yang perlu ditingkatkan,” sambungnya.
Dia mengakui,sejauh ini pihaknya belum mengklasifikasikan tiap-tiap bandara berdasarkan fasilitasnya. Namun, pada umumnya bandara harus meningkatkan pelayanan, minimum mengacu pada pelayanan standar. (sir)
Palembang:
Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Budaya dan Pariwisata (Dirjen Depbudpar) Sapta munandar menuturkan, bandara merupakan salah satu image suatu daerah.
Kalau kondisi bandara itu sangat nyaman, pasti semua orang yang mendarat di sana, pasti akan kembali lagi ke daerah tersebut.
“Semua orang yang datang pasti membicarakan kenyamanan,keamanan ketika berada di bandara. Tetapi yang lebih penting, semua pelayanan di bandara tersebut harus serba cepat,dalam arti akurasinya harus berjalan,” jelasnya saat menjadi pembicara pada seminar sehari ”Kualitas Layanan di Bandara”di Hotel Horizon,Palembang, Selasa, 11/8).
Dia mencontohkan, bandara di Malaysia,Singapura,Beijing termasuk dalam kategori bandara yang cepat dan akurat ketika memberikan pelayanan pada pengguna jasanya.
“Sekarang yang mendesak harus ditingkatkan, selebihnya kita juga perlu mendidik masyarakat soal kenyamanan,kebersihan, servis dan lainnya, termasuk pengadaan sarana internet dan info tentang seluruh hotel di daerah tersebut,” ujarnya dalam seminar yang dimoderatori Syarifudin, Wapimred Sinar Harapan.
Sumatera Selatan (Sumsel), menurut Sapta, termasuk salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang besar untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman). Bahkan, untuk wisata sejarah, potensi Sungai Musi yang dinilai paling maju tetap saja harus ditingkatkan, termasuk aneka ragam adat istiadat dan kuliner.
General Manajer Angkasa Pura II SMBII Palembang Yon Sugiono menambahkan, saat ini yang perlu mereka lakukan adalah mematuhi segala aturan yang mengacu pada aturan baku penerbangan internasional.
Sebab, pihak Dirjen Perhub Udara sendiri akan mengaudit pelayanan bandara pada setiap tahunnya, termasuk apakah SMB II sudah melakukanapayangmenjadiaturan yang telah ditetapkan atau belum. “Aturan komprehensif yang diberlakukan Dirjen untuk bandara itulah yang kami terapkan saat ini.
Ya kalau soal pelayanan penerbangan, semua bisa lihat bagaimana keselamatan penerbangan di SMB II yang terus meningkat,” promosinya.
Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Harry Bakti Singayuda Gumay menilai pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang memang sudah bagus, kendati masih ada sejumlah aspek yang masih harus ditingkatkan.
Menurut dia, masih banyak hal yang harus dimaksimalkan agar pelayanan bandara di mata bisnis pariwisata bisa lebih dikenal wisatawan. Sebab, untuk menyiapkan bandara sebagai gerbang utama wisatawan, perlu dukungan fasilitas antara kewajiban pengelola dan kebutuhan pengguna jasa.
“Biasanya orang yang komplain ketika berada di bandara hanya karena mereka kurang merasakan kenyamanan. Fasilitas bandara sendiri memang masih banyak kekurangan,” jelasnya
Selain mengoptimalkan pelayanan, peran operator juga sebaiknya berjalan sesuai aturan yang berlaku, seperti pada Undang-undang (UU) No 29,membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), dan menyosialisasikan UU Penerbangan yang baru, khususnya pada masyarakat umum. “Moto kami 3S 1C (safety, security, service, and complete), dan itu sudah berjalan di 26 bandara di Indonesia.
Untuk bandara SMB II sudah bagus, tapi ada yang perlu ditingkatkan,” sambungnya.
Dia mengakui,sejauh ini pihaknya belum mengklasifikasikan tiap-tiap bandara berdasarkan fasilitasnya. Namun, pada umumnya bandara harus meningkatkan pelayanan, minimum mengacu pada pelayanan standar. (sir)
Langganan:
Postingan (Atom)
